BGN Larang SPPG Bagikan Snack atau Bahan Mentah dalam Program MBG
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang mengganti menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan bahan mentah maupun makanan ringan (snack).
Kebijakan tersebut dinilai melanggar pedoman penyelenggaraan program yang menekankan penyediaan makanan siap santap bergizi seimbang bagi masyarakat.
Belakangan, ditemukan sejumlah SPPG yang masih membagikan biskuit, camilan ringan, hingga bahan mentah kepada penerima manfaat, termasuk balita dan ibu hamil. Padahal, menu semacam itu dinilai minim kandungan gizi dan tidak sesuai dengan tujuan utama program.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, pihaknya akan menjatuhkan peringatan keras bagi penyelenggara di lapangan yang masih melanggar ketentuan tersebut.
“Sudah tidak boleh. Tidak boleh lagi pakai bahan mentah atau produk pabrikan,” ujar Nanik saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (28/10/2025).
Menurutnya, setiap menu dalam program MBG wajib disiapkan dalam bentuk makanan siap saji dengan komposisi gizi seimbang sesuai pedoman yang ditetapkan BGN. Pedoman teknis baru (juknis) juga akan segera diterbitkan untuk memperjelas standar penyelenggaraan program.
“Semua harus menggunakan produk UMKM lokal. Jadi tidak boleh diganti dengan snack pabrikan atau bahan mentah,” tegas Nanik.
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan bahwa pelibatan UMKM merupakan bagian penting dari desain MBG, agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh pelaku ekonomi lokal.
“Konsep MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Karena itu, bahan pangan dan olahan harus berasal dari UMKM sekitar lokasi pelaksanaan,” jelasnya.
Melalui model ini, program diharapkan mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal, sekaligus menjaga rantai pasok bahan pangan tetap segar, aman, dan berkualitas.
Menanggapi alasan sejumlah daerah yang mengganti menu dengan bahan mentah karena keterbatasan logistik, Nanik menegaskan bahwa BGN telah mengirimkan peringatan resmi kepada SPPG terkait.
“Kalau masih ada yang melanggar, akan kami evaluasi. Tim pengawas akan turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh SPPG memperbaiki sistem pengadaan dan distribusi bahan pangan, agar pelaksanaan program di lapangan tidak lagi menyalahi prosedur operasional standar (SOP).
“Sudah diingatkan, semua wajib mengikuti standar menu yang telah disetujui. Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, jadi tidak boleh asal ganti menu,” pungkas Nanik.**