Cegah Kasus Keracunan, Gubernur Jateng Minta Pengawasan Dapur MBG Ditingkatkan

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan keamanan pangan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Menurutnya, keamanan pangan merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Seluruh dapur penyedia MBG wajib menjaga kebersihan, proses pengolahan, serta pengawasan distribusi makanan agar kasus keracunan yang sempat terjadi tidak terulang kembali.

“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali. Karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Luthfi saat Rapat Koordinasi MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025).

Rakor tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, serta perwakilan instansi terkait di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Luthfi menekankan, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.

“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek. Minimal bupati atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.

Saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 1.596 SPPG yang beroperasi aktif dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun.

Luthfi meminta agar pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari dapur pengolahan, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat) agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi untuk memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang valid.

“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus disertai inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu, buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” tambahnya.

Selain manfaat kesehatan, Luthfi menilai program MBG memiliki dampak ekonomi yang besar bagi daerah.

“Program ini multiefek. Tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya berasal dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa secara nasional sudah terdapat lebih dari 10.000 SPPG tersebar di 38 provinsi. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.

“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan dibanding daerah lain,” kata Dadan.

Ia juga menyoroti kontribusi ekonomi dari program MBG, di mana nilai investasi BGN yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai Rp32 triliun per tahun.

“Dampaknya luar biasa bagi industri pangan lokal — mulai dari pemasok bahan makanan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” ungkapnya.

Dadan menegaskan, BGN akan memperkuat standar operasional dan sistem pengawasan nasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur.

“Setiap SPPG wajib memiliki alat rapid test pangan, menggunakan air bersertifikat, dan menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa BGN akan terus bersinergi dengan sejumlah kementerian seperti Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri, guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar.

“Setiap SPPG harus mampu menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tegas Dadan. Makin Tahu Indonesia.**