Jawa Tengah Kekurangan 2.400+ Dapur Gizi untuk Program Makan Bergizi Gratis
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun hingga saat ini, masih dibutuhkan sebanyak 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunjang program tersebut.
Dari total kebutuhan 2.753 unit SPPG di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, saat ini baru tersedia 335 unit. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah, Kamis (31/7/2025), di Grhadika Bhakti Praja, Semarang.
“Ini menjadi bukti nyata keseriusan kita membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi jumlah SPPG masih jauh dari cukup, dan kita harus bergerak lebih cepat,” tegas Luthfi.
Jawa Tengah saat ini berada di posisi kedua secara nasional dalam jumlah SPPG aktif. Namun, menurut Luthfi, perlu sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Badan Gizi Nasional agar aktivasi SPPG dapat dipercepat.
Per 31 Juli 2025, realisasi penerima manfaat program MBG di Jateng baru 9,8 persen, atau sekitar 953.912 orang dari total target lebih dari 9,6 juta jiwa yang mencakup siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Wilayah dengan capaian SPPG tertinggi di antaranya Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sementara itu, beberapa daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tertinggal, dan akan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset lahan dengan total luas hampir 280 ribu meter persegi, yang dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi seperti TNI dan Polri untuk menunjang operasional dapur gizi.
“Kalau baru 335 unit, berarti ada yang tersumbat. Maka, saat semua pemangku kepentingan hadir seperti ini, mari kita buka sumbatannya bersama,” kata Luthfi.
Gubernur juga mendorong enam strategi percepatan, yaitu:
- Pemberdayaan ekonomi lokal lewat BUMDes, gapoktan, dan UMKM daerah;
- Perbaikan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas instansi;
- Validasi dan pendataan sasaran penerima manfaat;
- Pengawasan sanitasi dan keamanan pangan;
- Monitoring distribusi dan ketersediaan bahan baku;
- Edukasi gizi serta kampanye anti pemborosan makanan.
Luthfi mengapresiasi daerah yang sudah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara. Ia meminta seluruh kepala daerah segera mengesahkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing.
“Kalau semua daerah punya Satgas, koordinasi dan penyelesaian masalah akan lebih cepat, dan intervensi dari provinsi jadi lebih efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, memuji kepemimpinan Gubernur Jateng.
“Saya senang melihat kepala daerah seperti ini. Tegas, menguasai data, dan tahu persis arah kebijakan,” kata Dadang.
Ia juga menyampaikan, hingga 28 Juli 2025, terdapat 2.378 unit SPPG aktif secara nasional yang melayani lebih dari 7,4 juta penerima manfaat, dengan estimasi biaya operasional mencapai Rp111,55 miliar per hari, atau sekitar Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekda Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, Kabinda, serta seluruh bupati/wali kota, Dandim, Kapolres, dan jajaran OPD terkait se-Jawa Tengah.**