Program MBG Dorong Ketahanan Pangan, Ciptakan 5.000 Lapangan Kerja Baru di Jateng
Semarang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan progres signifikan. Hingga 16 Oktober 2025, jumlah penerima manfaat telah mencapai 5.750.525 orang, yang meliputi siswa TK hingga SMA/SMK, santri pondok pesantren, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Untuk mendukung distribusi dan penyaluran program tersebut, Jawa Tengah kini telah memiliki 1.836 unit Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah itu terdiri dari SPPG Mitra, SPPG Polri, SPPG TNI, dan SPPG Pondok Pesantren (Ponpes).
Pada Jumat (17/10/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam peresmian SPPG Polrestabes Semarang di kompleks Asrama Polisi Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga meluncurkan operasional 35 unit SPPG baru dan melakukan groundbreaking 27 unit tambahan. Dengan demikian, jumlah SPPG Polri di wilayah Jawa Tengah kini mencapai 100 unit.
Kapolri menegaskan bahwa program SPPG Polri ditujukan untuk memperluas manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
“SPPG yang dibangun di Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekitar 400 ribu penerima manfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi 5.000 orang,” ungkap Kapolri.
Ia menambahkan, hingga saat ini pembangunan 672 SPPG telah berjalan di berbagai daerah dan akan terus ditingkatkan menuju target lebih dari 1.000 SPPG se-Indonesia.
Dalam arahannya, Kapolri juga meminta seluruh satuan SPPG Polri untuk menjalankan SOP ketat terkait higienitas dan kualitas makanan. Ia menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh mulai dari proses distribusi hingga pascamakan.
“Setiap hari harus ada pemantauan kualitas makanan agar higienitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendukung penuh pelaksanaan program nasional MBG. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membentuk Satgas MBG untuk mempercepat pembangunan SPPG di seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov Jateng juga telah mendirikan posko aduan MBG 24 jam di setiap daerah guna menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan program.
“Kita sudah bentuk Satgas MBG dan posko aduan yang beroperasi penuh di kabupaten/kota. Ini untuk memastikan program berjalan lancar dan responsif terhadap kendala di lapangan,” jelas Luthfi.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus melakukan pengawasan keamanan pangan di seluruh SPPG, termasuk mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyelenggara MBG.
“Sosialisasi sudah kami lakukan, dan kami dorong agar penerbitan SLHS bisa dipercepat di semua daerah,” tegasnya. Makin Tahu Indonesia.